BERITAMAGELANG.ID - Menyusul semakin langka dan mahalnya harga LPG 3 kilogram bersubsidi, sebagian warga Kabupaten Magelang mulai beralih kembali ke tungku kayu bakar. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Magelang dipandang perlu segera meningkatkan pengawasan distribusi salah satu bahan kebutuhan pokok dan penting (bapokting) masyarakat itu.

"Sudah setengah bulan ini LPG sulit didapat. Akhirnya saya pakai kayu bakar seperti zaman dulu lagi. Untungnya, pawon dan kayu masih ada. Jadi dapur kami masih mengepul. Kasihan orang kota kalau tidak ada kayu mereka masak menggunakan bahan bakar apa," ujar Slamet, warga Kaliangkrik, Rabu (13/2/2025).

LPG, katanya, selain sulit didapat juga mahal harganya. Sebelum terjadi kelangkaan ini, katanya, harga sudah mahal, yaitu Rp22 ribu per tabung. Kalau saat ini bisa dapat satu tabung saja sudah baik, tetapi harganya jadi Rp25 ribu.

Akibatnya di desa, bukan hanya dirinya yang kembali ke tungku kayu. 

"Sekarang, kayaknya semua saudara dan tetangga kembali memanfaatkan kayu untuk masak," jelasnya.

Ungkapan itu dibenarkan oleh Fah, warga Salaman. 

"Harganya sekarang Rp25 ribu. Padahal ibu Menteri Keuangan mengatakan harganya Rp12.750 per tabung karena disubsidi pemerintah. Kok sekarang dijual Rp25 ribu," ungkapnya heran.

Kisah serupa diungkap Atik, warga Ngluwar. Menurutnya, harga LPG mahal itu bukan cerita baru baginya. 

"Sebelum terjadinya ontran-ontran LPG setengah bulan lalu, saya biasa beli dengan harga Rp24 ribu per tabung. Mahal memang, soalnya pengecer tempat saya biasa belanja. Kulakannya pada pengecer juga bukan ke pangkalan jadinya mahal sekali," jelasnya.

Zonasi dan Sub Pangkalan

Menanggapi permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut, Kabid Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang, Pancaraningtyas Putranto menyebut, sudah waktunya Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan pengawasan distribusi dengan ketat.

"Kesannya dalam rantai distribusinya ada yang harus kita kencengin," tegasnya, Selasa (11/2/2025).

Lebih jauh, Tyas mengungkapkan permasalahan gas LPG subsidi tersebut telah dibahas oleh instansi terkait pada hari ini, Selasa (11/2/2025).

"Kesepakatan rapat adalah Dinas Perdagangan akan bersurat ke Pertamina sebagai dasar untuk penataan kembali distribusi," ungkapnya.

Langkah-langkah ke depan yang akan ditempuh adalah membuat zonasi pelayanan LPG agar lebih efisien dan efektif dan memudahkan pengawasan distribusi.

“Dengan melakukan zonasi akan diketahui agen siapa yang bertanggung jawab di wilayah mana bila terjadi kelangkaan agar mudah dihubungi dan dilakukan upaya mengatasi kelangkaan," harapnya.

Selain melakukan zonasi, pihaknya juga sedang merumuskan dasar hukum untuk menaikkan status pengecer menjadi sub pangkalan.

"Penambahan jalur distribusi berupa sub pangkalan itu harapannya tidak menambah harga baru karena HET yang ditetapkan gubernur sudah tinggi, yaitu Rp18 ribu per tabung,” harapnya.

Pada 2015 Gubernur Jawa Tengah menaikkan HET LPG 3 kg dari Rp12.750 menjadi Rp15.500.