BERITAMAGELANG.ID - Kabupaten Magelang menjadi salah satu dari 139 kabupaten/kota yang terpilih sebagai daerah yang siap menerapkan MPP Digital.
Hal itu berdasarkan surat dari Kementerian PAN RB Nomor B 534/PP.00.04/2024 Tanggal 10 Agustus 2024 tentang Hasil Penilaian Kesiapan Penerapan MPP Digital.
Pj Bupati Magelang Sepyo Achanto menyampaikan, terkait hal tersebut, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, penghargaan terkait pelayanan publik di unit kerja baik di kementerian maupun di daerah, dan session berubahnya pelayanan publik yang berada di daerah.
"Dari Mall Pelayanan Publik yang sifatnya manual datang langsung, ini berubah menjadi pelayanan mall nya secara digital, dan ini di Kabupaten Magelang sudah mengarah kesitu (MPP Digital)," kata Sepyo usai menghadiri Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 dengan mengusung tema "Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif dan Inklusif".
Acara tersebut diselenggarakan oleh KemenPANRB di Sheraton Grand Jakarta Hotel, Selasa (8/10/2024).
Sepyo mengungkapkan konsekuensi layanan MPP digital agak berat. Jika tidak serius dikerjakan, dalam waktu enam bulan bisa di-downgrade atau bisa diturunkan oleh KemenPANRB.
"Ini tentunya akan menjadi PR atau kerja bersama khususnya bersama MPP Kabupaten Magelang dan nanti akan kita petakan semua unit kerja bisa masuk dalam pelayanan MPP Digital ini," ujar Sepyo.
Sepyo berharap MPP Digital ini nantinya bisa berjalan baik dengan tujuan memberikan kemudahan seluruh pelayanan publik kepada masyarakat ataupun investor khususnya di Kabupaten Magelang.
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magelang Raden Anta Murpuji Antaka berharap MPP Digital bisa mempercepat pelayanan publik, memangkas berbagai tahapan dan dapat diakses melalui berbagai media elektronik oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Pemerintah harus mampu menyediakan berbagai platform yang dapat diakses masyarakat sesuai dengan kebutuhannya," kata Anta.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, saat ini layanan yang dapat diakses MPP Digital adalah layanan bidang perizinan tenaga kesehatan dengan kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan melalui integrasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).
"Sehingga ada optimalisasi proses bisnis yang meminimalisir proses unggah data masyarakat," terangnya.
Dalam Gebyar Pelayanan Prima tahun 2024 ini juga dilaksanakan soft launching 22 MPP, penetapan 20 hub JIPP, penetapan 139 MPP digital, dan integrasi layanan jaminan pensiun.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas berharap diselenggarakannya acara Gebyar Pelayanan Prima ini nantinya dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.
"Sehingga nantinya kolaborasi antar instansi pemerintah bisa terbukti nyata untuk memastikan reformasi birokrasi memberikan dampak nyata kepada masyarakat," harapnya.
